Akar Tunggang Konflik PPP Sulsel
SETAHUN menjelang Pemilihan Umum 2009, partai politik mulai berbenah. Momen dan acara partai sekecil apapun didesain menjadi ajang konsolidasi dan menarik simpati pemilih. Tanggal 8 Juli mendatang, syahwat politik akan tumpah ruah di jalan.
Di Sulsel, pertarungan merebut simpati itu bahkan sudah dimulai. Misalkan saja Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggalang simpati melalui Milad ke-10.
Golkar mulai kopnsolidasi internal melatih para calon legislator dan juru kampanyenya serentak di 23 kabupaten/kota.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), akan menggelar rapat kerja nasional, kegiatan berlevel nasional ini ditempatkan di Sulsel, lumbung Partai Golkar. Partai Persatuan Daerah (PPD) juga sudah melakukan trik menggalang suara, melalui KTA- nisasi. Semua kader yang memliki KTA mendapat tunjangan kematian Rp 1,5 juta dan dapat diskon khusus menumpangi kendaraan angkutan antarkota yang memiliki lebel PPD.
Partai Bintang Reformasi (PBR), sempalan PPP juga telah menebar sekitar 516 ribu kartu anggota (KTA) serta memberikan santunan Rp 1,5 juta bagi kadernya yang meninggal dunia. Sambil konsolidasi, partai-partai unjuk kreatifitas merebut simpati pemilih.
Namun, bagi PPP, partai yang berada di urutan ketiga secara nasional, peringkat kelima di Sulsel, belum melakukan apa-apa. PPP kembali dihadapkan soal pelik. Ambisi politik politisinya kata Prof Dr Qasim Mathar, menjadi akar tunggang konflik partai berlambang Kakbah ini. "Islam mengajarkan menghindari konflik, secepatnya melakukan ishlah (rekonsiliasi) jika konflik tidak dihindari. Tapi nilai-nilai ini tidak tampak dalam perilaku politisi PPP," kata dosen UIN Alaudddin Makassar ini.
Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Alauddin, yang juga pakar politik Islam, Dr Musafir Pababbari, menilai konflik di PPP tidak bisa terlepas dari latar belakang sejarah berdirinya partai berlambang Kakbah ini. "PPP adalah partai Islam yang memiliki latar belakang berbeda dengan partai Islam lainnya. PPP selalu gagal mengelola konflik dan sentimen elitenya. PPP lahir dari berbagai fusi seperti Masyumi, Syarikat Islam, NU, PARMUSI dll. Mereka dulu bersatu tapi akhirnya mereka pecah," kata Musafir .
Menurut dosen pemikiran politik Islam ini, PPP hingga saat ini belum mampu keluar dari historisnya. "Saya menilai hingga saat ini PPP masih dibayangi rebutan antar fusi itu," ujarnya. Dia berpendapat di Pemilu 2009 nanti, partai Islam seperti PPP masih akan kesusahan meraih hasil maksimal baik di legislatif apalagi eksekutif.
Memang Pascapembekuan kepengurusan yang dinahkodai Prof Jalaluddin Rahman, oleh DPP, PPP dirudung susah. Solusi musyawarah luar biasa Maret lalu, ternyata memperumit konflik. Turunnya caretaker dari DPP, justru oleh sebagian kader menganalogikan PPP mulai "beternak" masalah.
Upaya rekonsiliasi di Makassar buntu. Upaya serupa yang difasilitasi elite DPP, termasuk Suryadharma Alie di Jakarta juga deadlock. Di sini deadlock di sana deadlock. Semuanya buntu.
Padahal Pemilu 2009 sisa sekitar 10 bulan lagi. Apakah PPP mampu melakukan recovery kepengurusan pascakonflik dan dapat meraih target 15 persen suara pada Pemilu 2009?
Selain itu, imbas dari kisruh internal, ribuan kader semakin resah. Selain target suara pemilu, beberapa pemlihan kepala daerah (pilkada) lokal juga agak terganggu. PPP menjadi partai yang menimbulkan banyak keraguan. Selain legitimasi pengurus di tingkat provinsi, efektivitas mesin partai di pilkada juga menjadi macet, bahkan mogok.
Sekretaris Jenderal DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz mengaku optimis jika partainya tidak mengganggu aktivitas politik di daerah. Begitupula dengan pencapaian target 15 persen suara pada Pemilu 2009. Dia menyebutkan sebagai dinamika."Insya Allah kami akan rampungkan dalam waktu dekat. Tunggu sajalah, kami dalam tahap menyelesaikannnya," katanya melalui pesan singkatnya. (taufiq nadsir/mansur am)
Pertarungan Dua Figur Muda
MUSWILUB yang dihelat Maret lalu berakhir deadlock. Dua figur muda yang berhadap- hadapan, Amir Uskara dan Amil Arsyad Pana bersaing ketat dalam suasana yang tegang. Saking tegangnya, muswilub diwarnai pemukulan sehingga panitia memutuskan tidak melanjutkan acara karena persoalan keamanan.
Kedua kandidat, baik Amil maupun Amir sepakat menyerahkan sepenuhnya kepada DPP PPP untuk mengambil keputusan. Dasar itu, DPP PPP menggelar rapat pleno di Kantor DPP PPP Jl Diponegoro pada 25 April malam lalu. Hasilnya DPP PPP mengambil alih kisruh dan segera merampungkan susunan pengurus DPW PPP Sulsel periode 2006-2011.
Namun, belakangan, sehari setelah rapat pleno, dua figur yang bersaing, Amir dan Amil diminta menghadap untuk mendengarkan penjelasan DPP PPP mengenai hasil rapat pleno yang dipimpin Ketua Umum DPP PPP Surya Dharma Ali.
Namun, Amir Uskara dikabarkan menolak hasil keputusan dan tetap ngotot agar muswilub diulang, sedang Amil dengan legowo menyerahkan sepenuhnya kepada DPP PPP. Hingga hari ini, DPP PPP belum melahirkan keputusan dan kebijakan apa-apa.
Sekjen DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz mengaku sementara menyelesaikannya dalam waktu dekat. "Sementara dalam proses penyelesaian," katanya singkat. (opi/sur)
06 Mei 2008
Di Sini Deadlock, Di Sana Deadlock
Ada Partai di Mutasi Pemprov
Label:News Liputan KhususJelang Mutasi Pemprov
MENJELANG pergeseran sejumlah jabatan strategis di jajaran Pemprov Sulsel, Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang mendadak menemui Ketua terpilih DPRD Sulsel Moh Roem, Selasa (29/4) pagi. Pertemuan digelar di ruangan Komisi I DPRD Sulsel.
Pertemuan keduanya tidak masuk dalam agenda protokol wagub. Agus mendadak ingin menemui Roem sesaat setelah meninggalkan rumahnya di Jl Ratulangi, Makassar.
Rumah yang ditempati Agus sekarang sedianya rumah jabatan khusus Ketua DPRD Sulsel. Namun rujab wagub yang terletak di samping Gedung Eks Goro sementara direnovasi.
Staf keduanya diminta menunggu di luar ruangan. "Pertemuan ini tidak ada dalam agenda komisi," kata salah seorang staf komisi I Bidang Pemerintahan, Imran.
Pertemuan informal ini membahas sejumlah agenda pemerintahan. Juga dalam rangka melepas kangen antara Agus dengan koleganya di parlemen. Seusai pertemuan, Roem menyatakan Agus membicarakan sejumlah jabatan strategis yang lowong di pemprov.
"Sejumlah jabatan di Pemprov lowong. Untuk memaksimalkan pelayanan masyarakat, Pak Agus bilang, maka jabatan tersebut harus diisi secepatnya," kata Roem.
Dalam kapasitas ketua parlemen, Roem menyarankan Syahrul-Agus tidak terburu-buru melakukan mutasi di internal pemprov. Ketua Bappilu Golkar Sulsel ini menyarankan mutasi dilakukan setelah rancangan peraturan daerah (Ranperda) Komposisi Kelembagaan Pemprov disahkan. Pemprov sendiri rencananya memasukkan usulan pembahasan ranperda ini, awal Mei nanti.
"Struktur kelembagaan pemprov kemungkinan berubah jika mengacu pada draft ranperda. Jadi kalau mau melakukan mutasi, sebaiknya setelah ranperda ini rampung. Paling lambat Juli nanti," saran Roem.
Komisi I yang dipimpin Roem memang membidangi urusan pemerintahan. Mantan Bupati Sinjai menyebut pertemuan ini sebagai sarana konsultasi dan melepas kangen.
Dikonfirmasi seusai pertemuan soal mutasi, Agus menyebut sementara berproses di badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat). Baperjakat dikoordinir Sekprov Andi Muallim. Agus menolak berkomentar bahwa kedatangannya untuk berkonsultasi dengan Roem dalam kapasitas legislator Golkar soal mutasi di internal Pemprov.
Jauh hari sebelumnya, Gubernur Syahrul Yasin Limpo menyerahkan kewenangan mutasi kepada Agus. Saat berkunjung ke kantor Tribun beberapa waktu lalu, komitmen ini kembali ditegaskan mantan Bupati Gowa ini.
Tanggapan Parpol
Secara terpisah, Sekretaris DPD PAN Sulsel, Abustan, menyebut partainya siap memberi masukan dan pertimbangan jika Syahrul dan Agus meminta pertimbangan soal pergeseran jabatan strategis di Pemprov.
"Kalau diminta pertimbangan, partai hanya sebatas memberi masukan. Mutasi ada mekanisme tersendiri dan tidak bisa diintervensi," kata Abustan.
Hal senada juga disampaikan dua fungsionaris partai pengusung Syahrul-Agus, Husain Djunaid (PDIP) dan Adil Patu (PDK). "Mutasi adalah kewenangan yang melekat kepada kepala daerah. Parpol hanya bisa memberikan saran," tambah Husain.
Awalnya pertemuan Agus-Roem benar-benar berlangsung tertutup. Sekretaris DPRD (sekwan), Abd Kadir Marsali, pun dilarang masuk oleh staf Roem yang menunggu di luar ruangan.
Kabag Persidangan DPRD, Fatri Huduri, juga terlihat menunggu di luar ruangan. Kadir dan Fatri akhirnya memilih berbincang-bincang dengan sejumlah staf.
Agus ke DPRD dengan kendaraan dinasnya, Toyota Camry pelat merah DD 5. Ia mengenakan pakaian dinas wagub. (mansur am)
Kadis Kesehatan Paling Ditunggu
PEJABAT yang bakal mengisi jabatan Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan termasuk pejabat yang paling dinantikan publik Sulsel. Di tangan kadis ini, kelangsungan program pelayanan kesehatan gratis sangat bergantung.
Program ini termasuk jualan kampanye Gubernur-Wagub Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang. Selain itu program pendidikan gratis juga sangat dinantikan publik.
Sebelumnya Kadis Kesehatan dijabat dr Andi Muhadir. Namun empat bulan terakhir, Muhadir resmi ditunjuk sebagai Direktur Surveilans Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra Depkes RI. Sehari-hari, wakil kepala dinas, Asaad Bustan, mengambil alih sementara tugas kadis.
"Mutasi ada mekanismenya. Jabatan yang lowong menjadi prioritas utama untuk memaksimalkan fungsi pelayanan," kata Agus usai memimpin rapat tertutup dengan sejumlah pejabat eselon II di kantor Gubernur, kemarin.
Pelayanan kesehatan gratis termasuk agenda mendesak 101 hari kerja Syahrul-Agus. Namun sejauh ini belum ada penjelasan resmi mekanisme dan prosedur program dimaksud kepada publik.
Dua pengamat dari Unhas, Prof Dr Amran Razak dan Dr Hasrullah, menyarankan selain mengandalkan dinas pendidikan dan kesehatan, Syahrul-Agus juga membentuk lembaga independen untuk mengawal kedua program utama ini.
"Sebab ini akan menjadi pertaruhan kinerja dan politis kepala daerah terpilih," kata Prof Amran. Kedua program ini akan berjalan efektif pascapengesahan RAPBD Perubahan 2008, September mendatang.
Mubazirnya Psikotes TNI
MASIH ingat dengan psikotes yang digelar caretaker Gubernur Sulsel Achmad Tanribali Lamo awal Februari lalu. Psikotes yang dilaksanakan hasil kerjasama dengan Dinas Psikologi Markas Besar (Mabes) TNI AD terancam mubazir.
Rencananya, hasil psikotes ini rencananya dijadikan salah satu bahan pertimbangan Tanri melakukan promosi mutasi di internal pemprov saat menjabat kemarin. Hasil psikotes inilah yang akan jadi rujukan untuk mengukur kompetensi dan potensi kepemimpinan seorang pejabat.
Namun hasil psikotes ini tak pernah sekalipun disinggung Wagub Agus Arifin Nu'mang saat memberi penjelasan kepada wartawan rencana mutasi di internal pemprov. Agus hanya menyebut pertimbangan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat).
Kerjasama dengan Mabes TNI AD dalam psikotes ini sempat menuai kontroversi di kalangan intelektual di Sulsel. Saat itu, pengamat politik dari Unhas, Dr Jayadi Nas, menyebut kerjasama TNI-Pemprov bagian dari upaya militerisasi di internal pemprov.
Selama dua hari, sebanyak 1.386 pejabat mulai dari eselon II hingga eselon IV ikut psikotes di kantor Gubernur.
Bye-bye Partai, Selamat Datang Calon Independen
Label:News Liputan KhususHARI Senin (5/5) kemarin, Pilkada Kota Palopo, menjadi pilkada ke-357 yang digelar di Indonesia, sejak pilkada langsung digelar di Kutai, 1 Juni 2005 lalu.
Berapa biaya yang dihabiskan? Sekadar simulasi, dana resmi penyelenggaraan, KPU Palopo mengalokasikan dana Rp 5,39 miliar. Ini sudah dana untuk panitia pengawas Rp 840 juta.
"Tentu ini belum termasuk dana yang dikeluarkan empat calon, di kampanye, dan dana pintu untuk partai yang bisa memakan 40 persen dari total dana yang dikeluarkan pasangan calon," kata seorang manager campaign di pilkada Gubernur Sulsel lalu.
Besarnya ongkos pilkada ini juga pernah dikemukakan Presiden SBY dan Wapres Jusuf Kalla. Bahkan, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Marwan Effendy, secara gamblang maraknya kasus dugaan korupsi APBD di negeri ini, karena tingginya biaya politik daerah, termasuk event pilkada.
Ini belum terhitung ekses sosial yang dibayar masyarakat. Dalam catatan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Mardiyanto, selaku pembina langsung politik di daerah pilkada kini menjadi salah satu pemicu konflik horizontal di Indonesia.
Sejak Juni 2005 hingga Maret 2008, dari 349 daerah yang dilaksanakan Pilkada, sebanyak 179 di berdampak sengketa dan konflik horizontal, sesama pendukung.
Dalam sebuah diskusi terkait pilkada dan potensi perpecahan bangsa, yang digelar Komunitas Merah Putih, di Hotel Sahid Jaya Makassar, Sabtu (3/5) lalu, Panglima Kodam VII Wirabuana Mayjen TNI Djoko Susilo Utomo, mencatat potensi konflik berbau SARA akan semakin menyeruak, jika calon independen tak diakomodir.
Tentulah peringatan pangdam selaku pejabat teritorial ketahanan dan keamanan nagera ini bukan isapan jempol belaka. TNI memiliki jaringan informasi intelijen yang akurat untuk melansir kesimpulan sekaligus rekomendasi bahwa pemerintah dan KPU segera mengakomodir calon persorangan ini.
Dan melalui Surat Nomor. 860/15/IV/2008 tertanggal 28 April 2008, KPU pusat sudah memerintahkan kepada KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota di Indonesia yang tahapan pendaftaran pasangan calonnya dimulai Juni 2008, agar mengumumkan pendaftaran pasangan calon dari unsur perseorangan setelah 3 Mei 2008.
Dan bak gayung bersambut, KPU Provinsi Lampung, Senin (5/5) juga resmi membuka pendaftaran calon perseorangan. KPU Lampung merujuk UU No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Revisi terbatas UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemda, dan Surat KPU Pusat tentang Tahapan Jadwal Pengumuman dan Pendaftaran Pasangan Calon Pemilu Kepala Daerah dari Perseorangan. "Hingga tanggal 12 Mei, KPU membuka hotline dan kantor terbuka membuka tujuh jam setengah untuk konsultasi calon independen," kata Ketua KPUD Lampung, Chairullah Gultom, seperti dilansir Antara, kemarin.
KPU Kota Makassar, juga melakukan hal yang sama. "Kita sudah welcome. Prinsipnya, kita siap. Dalam 10 hari ke depan juknisnya (petunjuk teknis) mungkin sudah akan kita terima," kata Pahir Halim, anggota KPU Makassar, kemarin.
Gutru besar ilmu politik Unhas, Prof Dr Deddy Tisnawati Tikson, kepada tribun, kemarin juga mengingatkan parpol dengan langkah maju dalam calon independen ini. baginya, ini sekaligus isyarat bagi parpol untuk memperketat seleksi figur pemimpun, kalau tak mau ditinggalkan danm tokoh masyarakat dan pemilih mengungkapkan, goodbye.
"Siapa tahu parpol akan menurunkan tarif dan mencari calon dengan lebih selektif, tidak sembrono lagi memungut uang naik perahu," katanya. (lim/bie/zil)
Serempak Terima Perseorangan
PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, 1 Juni 2005 lalu, mencatat catatan tersendiri dalam sejarah berdemokrasi di Indonesia. Syaukani AR dan pasangannya Syamsuri Aspar menjadi kepala daerah yang dipilih langsung sekitar 375 ribu warga.
Hampir empat tahun setelah pilkada itu, Indonesia sudah mencatat 417 provinsi/ kabupaten/kota. Tahun 2008 misalnya, akan dilaksanakan 160 pilkada di 13 provinsi, 112 kabupaten dan 35 kota. Itu artinya, tahun ini saja hampir tiga hari sekali orang Indonesia mengikuti pilkada.
Di tahun yang sama, Sulsel juga mencatat sejarah. Tepat tanggal 27 Juni 2005, 10 kabupaten serentak melaksanakan pilkada langsung. Selayar, Bulukumba, Gowa, Maros, Pangkep, Barru, Soppeng, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Tana Toraja, menjadi pilkada serentak terbanyak yang digelar di Indonesia.
29 Oktober 2008 mendatang, Sulsel juga akan mencatat sejarah pilkada serentak dengan mengikutkan calon independen. Lima daerah, Makassar, Sidrap, Pinrang, Luwu, dan Wajo juga akan membuka pendaftaran bagi independen. Jeneponto yang menggelar pilkada 28 Oktober dipastikan menerima calon independen. (lim/bie/zil)
22 April 2008
INGAT RAKYAT BUKAN WAKIL RAKYAT (Jelang Pemilihan Ketua Ke-11 DPRD Sulsel)
JIKA tak ada aral melintang, Selasa (22/4) pagi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel akan memilih ketuanya. Siapa yang terpilih, jauh hari sebelumnya sudah diprediksi, M Roem adalah figur terkuat.
Fraksi mayoritas di DPRD Sulsel, Partai Golkar (FPG) selaku fraksi pengusung calon sudah menetapkan Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD Sulsel, Moh Roem, sebagai calon tunggal, menggantikan posisi Agus.
Agus hengkang dari DPRD setelah terpilih hasil rapat sehari setelah pelantikan Gubernur-Wagub Sulsel Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang), 8 April lalu.
Meski selangkah lagi Roem resmi mengendarai nomor polisi DD 2, namun langkah mantan Bupati Sinjai ini tidaklah mulus. Saat ditanya soal peluangnya, dengan alasan etika, Roem selalu mengelak.
Setelah namanya diusulkan sebagai calon tunggal di tingkat fraksi, nama Roem sempat mengambang menyusul hasil rapat DPD I Golkar Sulsel yang dipimpin langsung ketuanya Amin Syam menolak usulan calon tunggal.
"Golkar menghargai aturan internal DPRD yang menginginkan minimal dua nama calon ketua. Makanya partai memerintahkan fraksi mengusulkan nama Pak Roem dan Pak Pangerang Rahim ke pimpinan DPRD," kata Sekretaris DPD Golkar Sulsel, Arfandy Idris. Setelah rapat, Amin kembali menegaskan bahwa fraksi hanya perpanjangan tangan dari partai. "Fraksi hanya bisa mengusulkan dan partai yang menentukan siapa yang menjadi ketu aDPRD," kata mantan gubernur ini.
Selain Roem, nama politisi senior Golkar, Pangerang Rahim akhirnya diusulkan. Roem dan Pangerang adalah politisi senior Golkar. Sebelum menjadi bupati di Sinjai, ia sempat mencicipi empuknya kursi parlemen DPR RI di Senayan. Di DPRD Sulsel, Roem pernah "singgah" sebagai wakil ketua DPRD.
"Roem memiliki pengalaman dan bisa mengayomi seluruh anggota. Ia pernah memimpin Sinjai, apalagi kalau hanya 74 orang yang dipimpin," komentar politisi senior PDIP Sulsel, Andi Potji. Potji yang juga ketua Fraksi PDIP Sulsel, menyarankan pemilihan ketua parlemen dilakukan aklamasi.
PDIP mengontrol enam kursi dan bulat mendukung Roem. Selain PDIP, fraksi PPP melalui dua legislatornya, Natsir Dg Mappaseng dan Baso Hamzah, juga menyarankan pemilihan secara aklamasi. Roem adalah ketua DPRD yang kesebelas sejak lembaga DPRD ada di republik ini. "Sudah ada komunikasi dengan teman-teman di Golkar. Informasinya besok (hari ini) pemilihan secara aklamasi)," ujar Baso Hamzah. Ditemui terpisah, Ketua Tim Teknis Pemilihan, Doddy Amiruddin, membenarkan kemungkinan pemilihan secara aklamasi. "Tapi kalau ada satu anggota yang tidak setuju, mau tidak mau tetap voting karena ada dua calon yang diusulka n ke pimpinan," kata politisi PAN Sulsel ini. Rapat finalisasi tim teknis juga membicarakan pengadaan kotak suara dan saksi pemilihan untuk mengantisipasi voting tertutup.
Selain dua mobil dinas, Sedan Camry dan Pajero, nomor pelat DD 2, ketua parlemen juga menikmati tunjangan operasional senilai Rp 18 juta. Tunjangan ini dalam rangka memperlancar tugas dan fungsi ketua. Untuk mendekatkan diri dengan konstituen, ketua juga menikmati tunjangan komunikasi seperti anggota DPRD lainnya senilai Rp 7 juta setiap bulan. Take home pay Roem mencapai angka Rp 35 juta per bulan.
Dengan penghasilan seperti ini, wajar jika tugas berat dan tanggungjawab telah menanti di depan mata. Paling tidak mengontrol anggaran dan kebijakan eksekutif agar tetap berpihak ke rakyat, bukan wakil rakyat.(mansur am)
Tantangan:
Tunjangan Komunikasi Mepetnya Pemilu
SEJUMLAH agenda menanti Roem di sisa masa kerjanya yang tergolong singkat. Pertengahan tahun ini, konsentrasi politisi DPRD akan lebih banyak tercurah ke masalah politik.
Kontrak kerja legislator hamper berakhir menyusul kian dekatnya Pemilu 2009. Roem memiliki tanggung jawab moral mengingatkan koleganya terkait pengembalian tunjangan komunikasi senilai Rp 7 juta.
Fungsi control dan pengawasan terhadap eksekutif, selain fungsi budgeting, akan menjadi tolak ukur kepemimpinan Roem. Jika Roem tidak jeli mengingatkan rekan-rekannya, tugas utama politisi di parlemen bakal terbengkalai.
Menghadapi pilkada lalu, pembahasan RAPBD 2008 molor karena seluruh legislator focus ke pemilu. Sidang membahas angka-angka hanya berlangsung singkat. Kadang juga ditunda karena tidak quorum.
Semasa Agus, pembangunan tower sembilan lantai menjadi kebanggaan tersendiri. Meskipun belakangan tower ini jarang digunakan sebagai aktivitas anggota DPRD. (sur)
Cerita Pegawai: Amin Paling Royal
SIAPA ketua DPRD Sulsel yang paling royal sejauh ini? Kalau ini ditanyakan kepada petugas satpol Pamong Praja di internal DPRD, maka jawabannya seragam, Amin Syam. Sebelum terpilih sebagai gubernur Sulsel 2003 lalu, Amin mematangkan karir politiknya selama enam tahun sejak 1997 di parlemen Sulsel. Dalam kapasitas ketua Golkar, langkah Amin mulus menduduki jabatan ketua DPRD. "Semasa Pak Amin, pegawai honorer di DPRD sangat sejahtera. Untuk dana THR, selain dari kantor, juga ada dari pribadi beliau," kata Nonci, salah satu satpol PP di lingkup DPRD. Nonci bekerja di gedung rakyat ini sejak 1981.
Tak tanggung-tanggung, delapan ketua DPRD, Abdul Latief (1977-1982), Arsyad B (1982-1987), HB Mappangara (1987-1995), Alim Bachrie (1995-1997), Amin Syam (1997-2003), Eddy Baramuli (2003-2004), Agus Arifin Nu'mang (2004-2008), termasuk Roem, akan menjadi atasannya.
Meski ketua parlemen silih berganti, Nonci tetap satpol PP. Bukan PNS, tapi pegawai tidak tetap (PTT), istilah pemprov. Gajinya Rp 800 ribu per bulan plus honor piket malam Rp 200 ribu setiap bulan.
"Belum termasuk pemberian dari anggota dewan, Pak," ujarnya bangga soal penghasilan bulanannya. Pengalaman paling berkesan bagi bapak dua anak ini ketika dibawa pesiar ke Pulau Dewata semasa kepemimpinan Alim Bachrie. "Biar belum PNS, yang penting saya sudah menginjak Bali," lanjutnya. Lasattu, rekan Nonci yang sudah PNS di Satpol PP, juga menyebut tradisi Amin membagikan amplop di luar gaji resmi menjadi berkah sendiri. "Pak Agus juga royal setiap ada momen hari raya," komentar Lasattu. Keduanya berharap, tradisi bagi angpao dari ketua parlemen juga dilestarikan Roem.(mansur am)
Ulasan andi haris
Golkar Harus Kritis
PARTAI Golkar sebagai mayoritas di parlemen Sulsel harus menyadari bahwa eksekutif saat ini bukan berasal dari kelompok mereka. Meski Syahrul dan Agus adalah "kader" Golkar, keduanya terpilih setelah dicalonkan PAN, PDK, PDIP, dan PDS.
Ini momen yang tepat bagi Golkar untuk mengembalikan citranya sebagai partai yang dipilih mayoritas masyarakat Sulsel. Golkar harus kritis di parlemen. Kalau ketua DPRD, notabene dari Golkar, bisa memanfaatkan celah ini, simpati masyarakat bisa diraih.
Kritis dalam arti yang proporsional. Misalnya program utama Syahrul dan Agus, pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis. Apa benar sudah tercover dalam APBD perubahan yang sebentar lagi akan dibahas. Kalau melenceng dari janji kampanyenya, Golkar harus tampil sebagai pioneer mengkritisi eksekutif.
Meski tidak memiliki kekuasaan seperti kepala daerah di eksekutif, ketua DPRD sebagai representasi suara rakyat harus memberi garansi bahwa setiap aspirasi yang masuk di parlemen akan ditindaklanjuti.(sur)
*Andi Haris, Pengamat Sosiologi dari Unhas
Pendapatan Anggota DPRD
*Dana Reses Rp 40 juta per Anggota DPRD Sulsel
*Tunjangan Komunikasi Intensif Rp 9.027.000 per Anggota DPRD
*Tunjangan Operasional Khusus Pimpinan DPRD
Ketua DPRD Rp 18.054.000 per bulan
Wakil Rp 12.036.000 per bulan
Gaji
*Tunjangan Representasi
Pimpinan DPRD (Ketua dan Wakil) Rp 3.540 Juta
Anggota Rp 2.685 juta
*Tunjangan Paket
Pimpinan DPRD Rp 300 ribu
Wakil Rp 225 ribu
Anggota Rp 225 ribu
*Tunjangan Jabatan
Pimpinan DPRD Rp 4.350 juta
Anggota Rp 3.262 juta
*Tunjangan Kesehatan
Pimpinan DPRD Rp -
Anggota Rp 130 ribu
*Tunjangan Panitia Musyawarah
Pimpinan DPRD Rp 326 ribu
Anggota Rp 130 ribu
*Tunjangan panitia anggaran
Pimpinan DPRD Rp 326 ribu
Anggota Rp 130 ribu
*Tunjangan Perumahan
Pimpinan DPRD Rp -
Anggota Rp 5.4 juta
*Tunjangan Khusus
Pimpinan DPRD Rp 1.326 juta
Anggota Rp 994 ribu
Total Diterima Perbulan
Ketua DPRD Rp 8.64 juta
Wakil Rp 8.56 juta
Anggota Rp 11.823.875
*Gaji ketua dan wakil ketua DPRD belum termasuk tunjangan perumahan jabatan
Total Pendapatan Tiap Bulan
*Ketua DPRD Rp 35.721.000
*Wakil Rp 29.623.000
*Anggota Rp 20.850.875
data:sur
19 April 2008
SELAMAT DATANG GENERASI KEDUA ! (Putra Bupati Ramai-ramai Pimpin KNPI)
"...Sebagai kelompok Cipayung yang mendirikan KNPI, kami merasa tidak diposisikan dengan layak,"
Imanuel Mesalangi,
Ketua Cabang GMKI Makassar
ERA keterbukaan dan liberalisasi demokrasi berangsur mengubah paradigma politik. Seseorang tak bisa lagi menggantungkan masa depan karier politiknya hanya karena dia anak pejabat.
Pernyataan Imam Ali bin Abi Thalib, "Laesal fata man qaala kaana abi, walakinnal fata, man qaala ha ana dza (bukanlah pemuda sejati yang mengatakan saya adalah anak 'pejabat atau penguasa', tapi pemuda sejati adalah yang berani mengatakan sayalah si anu)," tampaknya memiliki konteks di Sulsel.
Sejumlah anak dan kerabat pejabat sepertinya tak rela melepas peluang sekecil apapun untuk merebut posisi strategis yang bisa mengantar mereka ke posisi terhormat, termasuk memimpin Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di daerahnya. (lihat, Putra Bupati Nahkodai KNPI)
Kemal Redindo Syahrul Putra, anak Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Sulsel terpilih, juga mulai aktif dan dikader untuk mengenal kerja organisasi pemuda di KNPI. Di kepengurusan DPD KNPI Kota Makassar 2008-2010, nama putra Syahrul itu terdaftar sebagai ketua departemen budaya.
Putra mantan Bupati Bulukumba, Randi Susanto Patabai, yang juga anak mantu mantan Gubernur Amin Syam, sempat masuk bursa ketua KNPI Sulsel, sebelum mundur dari pencalonan dan masuk menjadi wakil bendahara di kepengurusan Ilhamsyah Azikin.
Beberapa daerah di Sulsel membuktikan. Musda KNPI setempat menempatkan putra bupati di pucuk pimpinan (Lihat, Anak Bupati Nakhodai KNPI). Bahkan ada yang tidak puas dengan hanya sekali. Putra Bupati Pinrang A Nawir Patiwiri, Andi Pawelloi Nawir, oppo di KNPI, Februari lalu.
Sekretaris DPD I KNPI Sulsel, Alamsyah Demma, melansir sejumlah anak bupati yang menakhodai KNPI di kabupaten/kota di Sulsel. "Yang baru musda, ada dua, Maros dan Pinrang. Masih ada beberapa daerah yang akan memunculkan anak bupati sebagai kandidat ketua.
Putra Bupati Jeneponto Radjamilo, Azhari F Karaeng Radja, yang kini memimpin KNPI setempat tetap menargetkan untuk oppo. Di Luwu, musda KNPI setempat bakal menampilkan putra Bupati Basmin Mattayang, Arham Basmin, sebagai kandidat ketua.
Sejumlah OKP kelompok Cipayung, menarik kepengurusan dari KNPI. GMKI dan GAMKI, menarik kadernya dari kepengurusan KNPI Makassar periode ini . "Kami menarik kader, karena kami tidak dihargai lagi dalam komposisi kepengurusan. Sebagai kelompok Cipayung yang mendirikan KNPI, kami merasa tidak diposisikan dengan layak," ujar Ketua GMKI, Imanuel Mesalangi.
Kader GMKI dan GAMKI hanya ditempatkan dalam anggota komisi di kepengurusan KNPI Makassar. Mereka tersisi dari kader pemuda lain yang diposisikan melalui perdebatan alot formatur.
Tampaknya, para bupati menaruh harapan besar menitipkan generasi pelapis mereka di KNPI. "KNPI harus mampu menjadi wadah pencetak generasi peretas yang mampu menjawab tantangan sejarah," ujar tokoh pemuda AM Iqbal Parewangi.
Tapi, kapabilitas dan kemampuan para anak bupati ini juga tak bisa diragukan. Latar belakang pendidikan dan kemampuan mereka tentulah jadi pertimbangan. "Bupati tak punya anak," kata Ilhmasyah Azikin, mengomentari kapabalitas dan kemampuannya.(as kambie/mansur am)
Dulu Dijatah, Sekarang Tak Lagi
"SAYA bangga bisa masuk KNPI pada saat KNPI masih dihuni putra tokoh-tokoh berpengaruh dan pejuang di Sulsel," demikian komentar Ketua Bidang Riset dan Teknologi DPP KNPI Armin Mustamin Toputiri, Selasa (1/4).
Sebagai anak kampung yang kuliah di Makassar, Armin mengaku bangga bisa ikut menjadi bagian di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulsel. Armin aktif di KNPI, pada tahun 1990-an. Tahun 2001-2004, Armin menjadi Sekretaris KNPI Sulsel mendampingi Arfandy Idris.
Pada saat itu, katanya, pengurus di KNPI masih didominasi wajah putra pejuang seperti Agus Arifin Nu'mang, Hoist Bachtiar, A Jaya Sose, dan Nini Lantara.
Pada masa Orde Baru, KNPI menjadi primadona anak pejabat. "Kalau sudah menjadi ketua KNPI pada masa Orde Baru, berarti jatah menjadi anggota DPR atau DPRD sudah di tangan," ujarnya.
Praktik seperti itulah yang melahirkan gerakan yang menuntut KNPI dibubarkan. Gerakan ini muncul dari kampus. Armin mengaku ikut aktif meneriakkan agar KNPI dibubarkan karena hanya menjadi wadah anak-anak pejabat.
"Setelah masuk, saya pelajari, ternyata KNPI tidak seperti yang saya bayangkan sebelumnya. Tapi niat saya untuk membubarkan KNPI tetap terwujud dengan membubarkan sistem lama lewat Paradigma Baru KNPI 2025," jelas Armin.
Armin adalah penggagas sekaligus tim perumus Paradigma Baru KNPI 2025 yang diresmikan dalam Kongres KNPI tiga tahun lalu.
"Inti Paradigma Baru KNPI itu adalah menjadi KNPI sebagai wadah pengembangan potensi pemuda yang berbasis kinjerja dan kemampuan individu. Pemuda diajak berkompetisi berdasarkan kompetensi masing-masing," kata Armin.(as kambie)
tanggapan ketua KNPI Sulsel
Bupati Tak Punya Anak
KNPI adalah ruang terbuka yang bisa diakses siapa saja. Sejauh pengamatan saya, pemilihan ketua KNPI berlangsung demokratis.
Lagipula organisasi ini dikawal para pemuda yang memiliki kapabilitas dan latar belakang organisasi yang sudah mapan. Mereka ber-KNPI tidak sekedar mencoba peruntungan kemampuan manajerial organisasinya.
Saya perlu sampaikan bahwa bupati tidak punya anak. Bupati adalah jabatan institusional. Kalau anaknya Azikin (Solthan/bupati Bantaeng), Najamuddin (Aminullah/Bupati Maros), memang ada.
Suksesi KNPI bebas dari intervensi birokrat. Pemuda termasuk garda terdepan menyuarakan penolakan terhadap intervensi birokrat. KNPI akan rusak kalau ketua dipilih berdasarkan latar belakang genetika. KNPI wadah keberhimpunan pemuda sehingga membutuhkan pemimpin yang teruji.
Tapi jalan untuk sampai ke sana (Ketua KNPI) tidak mudah. Mereka terpilih karena kemampuan melakukan komunikasi, penggalangan, visi-misi yang diterima mayoritas anggota KNPI. (sur)
*Ilhamsyah Azikin, Ketua DPD KNPI Sulsel
ulasan:
Pencipta Generasi Peretas
SEJATINYA, KNPI menjadi wadah meretas paradigma pengembangan keilmuan yang berbasis pada budaya dan potensi lokal. Hal ini diharapkan, dengan ber-KNPI, pemuda mampu untuk meningkatkan kesadaran politik dan kesejahteraan ekonomi rakyat.
KNPI harus mampu mensinkronkan aktivitasnya dengan visi-misi sebagai "pencipta generasi peretas" yang mengakar di hati dan kepentingan masayarakat. Bukan menjadi "penelor generasi penetek" yang memulung hidup dari kepiawaian berupeti dan berproyek.
Sangat merisaukan jika dari KNPI lahir generasi yang pecundang zaman, yakni generasi yang tidak mampu menjadikan diri sebagai bagian dari perubahan dan sejarah yang terjadi.(bie)
AM Iqbal Parewangi, Deklarator dan Ketua MPP ICMI Muda Pusat
anak bupati nakhodai KNPI
* Ketua DPD I KNPI Sulsel: Ilhamsyah Azikin Solthan (Putra Bupati Bantaeng, Azikin Solthan)
* Ketua DPD II KNPI Jeneponto: Azhari Fakhririe Karaeng Radja (Putra Bupati Jeneponto, Radjamilo)
* Ketua DPD II KNPI Pinrang: Andi Pawelloi Nawir (Putra Bupati Pinrang, Andi Nawir Pasinringi)
* Ketua DPD II KNPI Sidrap: H.Andi Faisal Ranggong (Putra Bupati Sidrap, Andi Ranggong)
* Ketua DPD II KNPI Maros: Ilham Najamuddin (Putra Bupati Maros, Najamuddin Aminullah)
* Ketua DPD II KNPI Takalar: Natsir Ibrahim (Putra Bupati Takalar, Ibrahim Rewa)
(Harian Tribun Timur, 2/4/2008)
INCUMBENT DI UJUNG TANDUK Revisi Terbatas UU Pemda)
Label:News Liputan KhususMASA jabatan Ilham-Herry misalnya, sejatinya berakhir April 2009, namun karena ketentuan baru ini masa kerjanya sudah dikorting enam bulan, hingga Oktober, plus potongan masa jabatan empat bulan, maka praktis Ilham-Herry hanya menjabat empat tahun.
KEADILAN dan kesetaraan politik. Semangat inilah yang melatari kenapa para legislator di DPR mempercepat pembahasan dan pengesahan revisi terbatas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Selasa (1/4) lalu.
Opini publik bahwa pejabat bupati yang ikut pilkada menguasai semua akses dan lini politik, sosial, dan ekonomi menjelang pemilihan, dan akan menyulitkan mereka yang menentangnya, berangusr berubah.
Ketentuan itu yang termuat dalam pasal 58 UU Pemda mengenai syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di poin Q yang berbunyi: mengundurkan diri bagi kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya.
Ketentuan ini tegas. Incumbent harus mundur dari jabatan dan bukannya non-aktif. Itulah syarat bagi incumbent yang akan mengikuti pilkada. Ketentuan baru ini ternyata membuat kepala daerah incumbent berada di ujung tanduk.
Sebelumnya, sebelum revisi kedua ini, incumbent hanya cuti atau meletakkan jabatan sementara. Alasan pengunduran diri dimaksudkan guna menghindari konflik kepentingan dari calon incumbent yang bersangkutan. "Ini untuk menghilangkan conflict of interest agar semua calon dalam posisi yang sama," kata Adil Patu, bakal calon wali kota Makassar usungan PDK, mengapresiasi ketentuan baru tersebut.
Wali Kota Incumbent Makassar, Ilham Arief Siradjuddin yang juga dihampirkan pasti bersaing di Pilkada Makassar juga menyambut baik ketentuan ini. Bahkan, dia sekaligus membuka ruang persaingan bagi para calon perseorangan. "Semakin banyak calon yang maju, kami semakin senang," kata Ilham, menegaskan sikap partai pengusungnya, Golkar.
Incumbent yang tak berbuat banyak untuk kepentingan orang selama kepemimpinannya, tentunya akan membekas diingat pemilih. Demikian sebaliknya, mereka yang banyak berbuat, siap menghadapi ketentuan baru ini. Figur dan program jadi andalan. (lihat, Yang Baru di Revisi Terbatas UU Pemda)
Selain itu UU ini juga mengatur perdebatan yang cukup lama antar-fraksi mengenai calon yang pernah dijatuhi pidana. Dalam pasal 58 ayat f disebutkan, syarat untuk dapat mencalonkan adalah tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Juga tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih.
Mantan Ketua LBH Makassar, Hasbi Abdullah, untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan incumbent. Dengan cara memanfaatkan kekuasaan untuk melawan lawan-lawan politiknya. Mobilisasi pegawai negeri sipil (PNS) atau memanfaatkan jasa PNS sebagai tim sukses bukan lagi rahasia menjelang pilkada.
Kapan pemberlakuan atuarn baru ini? Ketua KPU Prof Dr Hafiz Ansary mengatakan, ini menunggu petunjuk teknis yang segera disusun KPU. Jika pembahasan ini rampung akhir April, maka awal Mei sudah bisa diberlakukan.
Pilkada Enrekang 4 Agustus mendatang akan menjadi ujian pertama kebijakan baru ini. Bupati Enrekang, La Tinro La Tunrung, yang juga Ketua DPD II Golkar Enrekang, ditetapkan Golkar sebagai calon kepala daerah. Yah, rata-rata incumbent yang berniat maju akan mengendarai partai "penguasa" di Sulsel ini. (lihat, Incumbent yang Siap Mundur)
Persoalannya, ketentuan ini mengatur Incumbent harus mundur saat pendaftaran 6 Juli, maka masa jabatan beberapa kepala daerah seperti Makassar, Jeneponto, dan Wajo, tidak cukup lima tahun. Masa jabatan Ilham-Herry misalnya, sejatinya berakhir April 2009, namun karena ketentuan baru ini masa kerjanya sudah dikorting enam bulan, hingga Oktober, plus potongan masa jabatan empat bulan, maka praktis Ilham-Herry hanya menjabat empat tahun. (mansur am/m irham)
Menguji Efektivitas Mesin Golkar
SELAIN incumbent, mereka bupati yang akan maju pilkada untuk kedua kalinya ini tercatat sebagai Ketua DPD Golkar. Incumbent ini mayoritas diusung Partai Golkar. Ketentuan bari ini sekaligus menguji efektivitas mesin Golkar.
Apakah tanpa "asistensi" mesin kekuasan, calon kepala daerah Golkar bisa meyakinkan dan meraih calon pemilih? Inilah tantangan incumbent sekaligus celah bagi para pendatang baru. Persaingan kian fair dan terbuka. Pemilih akan melihat kapabilitas calon. "Semoga ini awal yang baik, tidak ada lagi berita mobil dinas dipakai untuk sebar atribut kampanye," kata Huse
Kalau bicara statistik pilkada, calon yang diusung Partai Golkar sudah memenangkan tujuh dari 12 pilkada yang sudah digelar di Sulsel. "Revisi UU ini sekaligus ujian efektivitas mesin politik Golkar. Juga pemanasan menghadapi Pemilu dan Pilpres 2009," kata Ketua Bappilu Golkar Sulsel, Moh Roem.
Golkar perlu waspada. Penyebabnya, kekalahan Golkar di Pilkada Sulsel, 5 November lalu. Gubernur incumbent yang juga Ketua DPD Golkar Sulsel, Amin Syam, kalah.
Asumsi bahwa Sulsel adalah "lumbung" partai beringin ini terancam eksistensinya. Meski Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang, pemenang pilkada Sulsel, adalah kader Golkar, keduanya terbebani dengan utang politik kepada partai pengusung non-Golkar. Kecuali kalau keduanya kembali ke habitat Golkar dan "menghianati" PAN, PDK, PDIP, dan PDS.(mansur)
(Harian Tribun Timur, 3/4/2008)
MENEGASKAN LAGI KEUNGGULAN SULSEL (Harapan Untuk Syahrul-Agus)
Label:News Liputan KhususAja Mumaelo Ribetta Makkala' Ricappa'na Letengnge
Rakyat Sulawesi Selatan menanti dengan penuh harap pemimpin pemerintahan yang bertindak cekatan dan bereaksi cepat mendahului orang lain dengan penuh keberanian meskipun menghadapi tantangan berat
Namo Maega Pabblisena, Nabongngo Pollopinna, Teawa Nalureng
Biar banyak pendayungnya tetapi tidak becus juru mudinya, saya tidak mau mengikutinya
SECARA khusus situs kementerian departemen dalam negeri (depdagri), www.depdagri.or id, memuat dua nasehat berbahasa Bugis itu dan mengkategorikannya sebagai filsafat hidup masyarakat Sulsel di profil Sulsel. Pesan ini sekaligus sekaligus penegasan jati diri pemerintahan dan masyarakat.
Menurut catatan sejarah, masih Sulsel dibangun dari tiga kerajaan besar yang pernah berpengaruh luas yakni Kerajaan Luwu, Gowa, dan Bone, disamping sejumlah kerajaan kecil yang beraliansi dengan kerajaan besar, sepetti Mandar, dan Toraja, namun tetap bertahan secara otonom.
Sejak dulu, Sulsel dan para pemimpinnya memiliki karakter. Dari pembentukan adminitrasi wilayah mislnya, Sulsel berbeda dengan provinsi lain di indonesia.Sulsel terbentuk menjadi satu kesatuan wilayah administratif tingkat provinsi, atas kemauan dan ikrar raja-raja serta masyarakat setempat sekaligus bergabung dalam negara kesatuan Republik Iindonesia, sehingga Sulsel menjadi salah satu propinsi di Indonesia yang diatur dalam UU Nomor 21 tahun 1950 dan Makassar sebagai pusat pemerintahan.
Dengan undang-undang ini maka Wilayah Administratif Sulsel terbagi menjadi 21 daerah swantantra tingkat II dan 2 (dua) kotapraja yakni Makassar dan Parepare.
Sulsel memang harus berbeda. Dan itulah yang memang ditanamkan dan disadari oleh pelatak dasar founding father Sulsel, sejak pertama kali membangun tatap pemerintahan, wilayah, dan filosopi kerja masyarakatnya.
Seakan mewakili harapan warga Sulsel, dua mantan gubernur Andi Oddang dan Prof Dr Ahmad Amiruddin, sangat mengharapkan pasangan Gubernur Syahrul Yasin Limpo dan Wakil Gubernur Agus Arifin Nu'mang menegaskan kembali perbedaan dan posisi Sulsel sebagai sentra utama pembangunan, pertumbuhan , dan perubahan di Sulawesi.
Menteri Dalam Negeri, Mardiyanto, juga menegaskan harapan besarnya dengan menyebut Sulsel sebagai tolak ukur stabilitas politik di kawasan Timur Indonesia. "Sulsel akan menjadi referensi bagi daerah lain. Olehnya itu, situasi kondusif selama ini harus ditingkatkan terutama menghadapi Pemilu dan Pilpres 2009," ujarnya.
Pakar hukum tata negara daru Unhas, Prof Dr Aminuddin Ilmar dan pakar komunikasi politik Dr Hasrullah juga menyampaikan harapan senada.
"Yang paling esensi yakni pelayanan dasar masyarakat, konsolidasi birokrasi, penataan hubungan provinsi dan daerah, penguatan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah daerah. Dan potensi ini ada pada Syahrul-Agus" kata Ilmar yang dimintai tanggapannya.
Hasrullah sendiri berharap, pemerintahan Syahrul-Agus bisa mengembalikan kejayaan Sulsel, dan melanjutkan visi,misi, dan nilai-nilai pembangunan yang ditanamkan para pendahulunya.
"Saya yakin Pak Syahrul masih mengingat tri konsepsi Pak Amir, petik olah jual, meningkatkan potensi pertanian untuk mempertahankan ikon Sulsel sebagai lumbung pangan," katanya.(taufiq nadsir/mansur am/zil)
Ulasan Dr Hasrullah
Segera Realisasikan Janji
PESAN dan kesan paling kuat di pemerintahan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang lima tahun ke depan adalah dua janji kampanyenya, pendidikan dan kesehatan gratis. Keduanya memang kewajiban pemerintah kepada rakyatnya sekaligus kebutuhan sosial dasar sekaligus
Keduanya harus mengimplementasikan janji programnya secepatnya, dan ini berarti sebagai perwakilan pemerintahan pusat di daerah, pemprov harus menguatkan koordinasi dengan kabupaten/kota, sebagai pelaksana program.
Program ini harus prioritas jangka menengah. Jika tidak terimplementasi dan menimbulkan banyak keluhan ini akan jadi bumerang. Masyarakat harus menagih janji itu sekarang. Masyarakat segera ingin tahu konsep dasarnya. Apakah seperti DKI Jakarta, Jembrana atau apa.
Sebagai ibu kota pemerintahan, pasangan ini juga harus memberikan citra positif khususnya di Makassar. Duet Syahrul-Agus bisa mewujudkan Kota Makassar sebagai kota dunia, kota bersejarah utamanya dalam sektor perniagaan.
Untuk menegakkan demokrasi, Syahrul-Agus harus akomodatif, melayani kepentingan masyarakat, membangun fasilitas publik, menyeimbangkan kebijakan pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota.
Sebagai figur muda, ia harus tampil lebih responsif dan peka terhadap aspirasi rakyat, mengutamakan kepentingan publik, karena dia dipilih langsung oleh rakyat.(opi)
Dr Hasrullah
* Pengamat Komunikasi Politik dari Unhas
Pesan Andi Oddang dan Prof Dr Ahmad Amiruddin
Jangan Ada Dendam
DUA mantan Gubernur Sulsel, Andi Oddang, dan Prof Dr Ahmad Amiruddin duduk berdampingan di deretan depan kursi VVIP. Keduanya berbaur dengan kerabat Syahrul dan sejumlah pejabat dari Jakarta.
Andi Oddang gubernur Sulsel periode 1978-1983. Sementara Amiruddin menjabat dua periode 1983-1993 sebelum digantikan ZB Palaguna (1993-2003). Andi Oddang banyak melatkkan dasar-dasar etika dan tata pemerintahan, sedangkan Prof Dr Ahmad Amiruddin meletakkan dasar pengembangan potensi dan keunggulan daerah Sulsel.
Dengan program tri konsep pengwilayahan komoditas, perubahan pola pikir, dan petik olah jual, menguatkan visi ekonomi dan ikon Sulsel, sebagai lumbung pangan dan komoditas yang mendunia.
"Syahrul dan Agus fokus untuk pelayanan kepada masyarakat. Jangan berpikir soal balas dendam," kata Amiruddin sebelum meninggalkan kursinya. Mantan Rektor Unhas ini tak ditemani seorang pun koleganya.
Berbeda dengan Amiruddin, Oddang ditemani seorang cucunya. "Kepala daerah yang baru jangan mengabaikan sektor pangan. Jangan lagi ada kasus gizi buruk. Sulsel dikenal sebagai lumbung pangan," ujar Oddang. Ia juga berharap Sayang merealisasikan janji politiknya, terutama pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis. "Gubernur sekarang dipilih rakyat. Jangan kecewakan mereka dengan melupakan janji politik," tambahnya.
Palaguna tak hadir pada acara ini. Ketua DPD PDIP Sulsel ini sedang mendampingi Ketua DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menggelar silaturahmi politik di Pulau Sumatera.(mansur am)
(Harian Tribun Timur 9/4/2008)