INGAT RAKYAT BUKAN WAKIL RAKYAT (Jelang Pemilihan Ketua Ke-11 DPRD Sulsel)

JIKA tak ada aral melintang, Selasa (22/4) pagi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel akan memilih ketuanya. Siapa yang terpilih, jauh hari sebelumnya sudah diprediksi, M Roem adalah figur terkuat.
Fraksi mayoritas di DPRD Sulsel, Partai Golkar (FPG) selaku fraksi pengusung calon sudah menetapkan Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD Sulsel, Moh Roem, sebagai calon tunggal, menggantikan posisi Agus.
Agus hengkang dari DPRD setelah terpilih hasil rapat sehari setelah pelantikan Gubernur-Wagub Sulsel Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang), 8 April lalu.
Meski selangkah lagi Roem resmi mengendarai nomor polisi DD 2, namun langkah mantan Bupati Sinjai ini tidaklah mulus. Saat ditanya soal peluangnya, dengan alasan etika, Roem selalu mengelak.
Setelah namanya diusulkan sebagai calon tunggal di tingkat fraksi, nama Roem sempat mengambang menyusul hasil rapat DPD I Golkar Sulsel yang dipimpin langsung ketuanya Amin Syam menolak usulan calon tunggal.
"Golkar menghargai aturan internal DPRD yang menginginkan minimal dua nama calon ketua. Makanya partai memerintahkan fraksi mengusulkan nama Pak Roem dan Pak Pangerang Rahim ke pimpinan DPRD," kata Sekretaris DPD Golkar Sulsel, Arfandy Idris. Setelah rapat, Amin kembali menegaskan bahwa fraksi hanya perpanjangan tangan dari partai. "Fraksi hanya bisa mengusulkan dan partai yang menentukan siapa yang menjadi ketu aDPRD," kata mantan gubernur ini.
Selain Roem, nama politisi senior Golkar, Pangerang Rahim akhirnya diusulkan. Roem dan Pangerang adalah politisi senior Golkar. Sebelum menjadi bupati di Sinjai, ia sempat mencicipi empuknya kursi parlemen DPR RI di Senayan. Di DPRD Sulsel, Roem pernah "singgah" sebagai wakil ketua DPRD.
"Roem memiliki pengalaman dan bisa mengayomi seluruh anggota. Ia pernah memimpin Sinjai, apalagi kalau hanya 74 orang yang dipimpin," komentar politisi senior PDIP Sulsel, Andi Potji. Potji yang juga ketua Fraksi PDIP Sulsel, menyarankan pemilihan ketua parlemen dilakukan aklamasi.
PDIP mengontrol enam kursi dan bulat mendukung Roem. Selain PDIP, fraksi PPP melalui dua legislatornya, Natsir Dg Mappaseng dan Baso Hamzah, juga menyarankan pemilihan secara aklamasi. Roem adalah ketua DPRD yang kesebelas sejak lembaga DPRD ada di republik ini. "Sudah ada komunikasi dengan teman-teman di Golkar. Informasinya besok (hari ini) pemilihan secara aklamasi)," ujar Baso Hamzah. Ditemui terpisah, Ketua Tim Teknis Pemilihan, Doddy Amiruddin, membenarkan kemungkinan pemilihan secara aklamasi. "Tapi kalau ada satu anggota yang tidak setuju, mau tidak mau tetap voting karena ada dua calon yang diusulka n ke pimpinan," kata politisi PAN Sulsel ini. Rapat finalisasi tim teknis juga membicarakan pengadaan kotak suara dan saksi pemilihan untuk mengantisipasi voting tertutup.
Selain dua mobil dinas, Sedan Camry dan Pajero, nomor pelat DD 2, ketua parlemen juga menikmati tunjangan operasional senilai Rp 18 juta. Tunjangan ini dalam rangka memperlancar tugas dan fungsi ketua. Untuk mendekatkan diri dengan konstituen, ketua juga menikmati tunjangan komunikasi seperti anggota DPRD lainnya senilai Rp 7 juta setiap bulan. Take home pay Roem mencapai angka Rp 35 juta per bulan.
Dengan penghasilan seperti ini, wajar jika tugas berat dan tanggungjawab telah menanti di depan mata. Paling tidak mengontrol anggaran dan kebijakan eksekutif agar tetap berpihak ke rakyat, bukan wakil rakyat.(mansur am)

Tantangan:
Tunjangan Komunikasi Mepetnya Pemilu
SEJUMLAH agenda menanti Roem di sisa masa kerjanya yang tergolong singkat. Pertengahan tahun ini, konsentrasi politisi DPRD akan lebih banyak tercurah ke masalah politik.
Kontrak kerja legislator hamper berakhir menyusul kian dekatnya Pemilu 2009. Roem memiliki tanggung jawab moral mengingatkan koleganya terkait pengembalian tunjangan komunikasi senilai Rp 7 juta.
Fungsi control dan pengawasan terhadap eksekutif, selain fungsi budgeting, akan menjadi tolak ukur kepemimpinan Roem. Jika Roem tidak jeli mengingatkan rekan-rekannya, tugas utama politisi di parlemen bakal terbengkalai.
Menghadapi pilkada lalu, pembahasan RAPBD 2008 molor karena seluruh legislator focus ke pemilu. Sidang membahas angka-angka hanya berlangsung singkat. Kadang juga ditunda karena tidak quorum.
Semasa Agus, pembangunan tower sembilan lantai menjadi kebanggaan tersendiri. Meskipun belakangan tower ini jarang digunakan sebagai aktivitas anggota DPRD. (sur)

Cerita Pegawai: Amin Paling Royal
SIAPA ketua DPRD Sulsel yang paling royal sejauh ini? Kalau ini ditanyakan kepada petugas satpol Pamong Praja di internal DPRD, maka jawabannya seragam, Amin Syam. Sebelum terpilih sebagai gubernur Sulsel 2003 lalu, Amin mematangkan karir politiknya selama enam tahun sejak 1997 di parlemen Sulsel. Dalam kapasitas ketua Golkar, langkah Amin mulus menduduki jabatan ketua DPRD. "Semasa Pak Amin, pegawai honorer di DPRD sangat sejahtera. Untuk dana THR, selain dari kantor, juga ada dari pribadi beliau," kata Nonci, salah satu satpol PP di lingkup DPRD. Nonci bekerja di gedung rakyat ini sejak 1981.
Tak tanggung-tanggung, delapan ketua DPRD, Abdul Latief (1977-1982), Arsyad B (1982-1987), HB Mappangara (1987-1995), Alim Bachrie (1995-1997), Amin Syam (1997-2003), Eddy Baramuli (2003-2004), Agus Arifin Nu'mang (2004-2008), termasuk Roem, akan menjadi atasannya.
Meski ketua parlemen silih berganti, Nonci tetap satpol PP. Bukan PNS, tapi pegawai tidak tetap (PTT), istilah pemprov. Gajinya Rp 800 ribu per bulan plus honor piket malam Rp 200 ribu setiap bulan.
"Belum termasuk pemberian dari anggota dewan, Pak," ujarnya bangga soal penghasilan bulanannya. Pengalaman paling berkesan bagi bapak dua anak ini ketika dibawa pesiar ke Pulau Dewata semasa kepemimpinan Alim Bachrie. "Biar belum PNS, yang penting saya sudah menginjak Bali," lanjutnya. Lasattu, rekan Nonci yang sudah PNS di Satpol PP, juga menyebut tradisi Amin membagikan amplop di luar gaji resmi menjadi berkah sendiri. "Pak Agus juga royal setiap ada momen hari raya," komentar Lasattu. Keduanya berharap, tradisi bagi angpao dari ketua parlemen juga dilestarikan Roem.(mansur am)

Ulasan andi haris
Golkar Harus Kritis
PARTAI Golkar sebagai mayoritas di parlemen Sulsel harus menyadari bahwa eksekutif saat ini bukan berasal dari kelompok mereka. Meski Syahrul dan Agus adalah "kader" Golkar, keduanya terpilih setelah dicalonkan PAN, PDK, PDIP, dan PDS.
Ini momen yang tepat bagi Golkar untuk mengembalikan citranya sebagai partai yang dipilih mayoritas masyarakat Sulsel. Golkar harus kritis di parlemen. Kalau ketua DPRD, notabene dari Golkar, bisa memanfaatkan celah ini, simpati masyarakat bisa diraih.
Kritis dalam arti yang proporsional. Misalnya program utama Syahrul dan Agus, pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis. Apa benar sudah tercover dalam APBD perubahan yang sebentar lagi akan dibahas. Kalau melenceng dari janji kampanyenya, Golkar harus tampil sebagai pioneer mengkritisi eksekutif.
Meski tidak memiliki kekuasaan seperti kepala daerah di eksekutif, ketua DPRD sebagai representasi suara rakyat harus memberi garansi bahwa setiap aspirasi yang masuk di parlemen akan ditindaklanjuti.(sur)

*Andi Haris, Pengamat Sosiologi dari Unhas


Pendapatan Anggota DPRD
*Dana Reses Rp 40 juta per Anggota DPRD Sulsel
*Tunjangan Komunikasi Intensif Rp 9.027.000 per Anggota DPRD
*Tunjangan Operasional Khusus Pimpinan DPRD
Ketua DPRD Rp 18.054.000 per bulan
Wakil Rp 12.036.000 per bulan

Gaji
*Tunjangan Representasi
Pimpinan DPRD (Ketua dan Wakil) Rp 3.540 Juta
Anggota Rp 2.685 juta
*Tunjangan Paket
Pimpinan DPRD Rp 300 ribu
Wakil Rp 225 ribu
Anggota Rp 225 ribu
*Tunjangan Jabatan
Pimpinan DPRD Rp 4.350 juta
Anggota Rp 3.262 juta
*Tunjangan Kesehatan
Pimpinan DPRD Rp -
Anggota Rp 130 ribu
*Tunjangan Panitia Musyawarah
Pimpinan DPRD Rp 326 ribu
Anggota Rp 130 ribu
*Tunjangan panitia anggaran
Pimpinan DPRD Rp 326 ribu
Anggota Rp 130 ribu
*Tunjangan Perumahan
Pimpinan DPRD Rp -
Anggota Rp 5.4 juta
*Tunjangan Khusus
Pimpinan DPRD Rp 1.326 juta
Anggota Rp 994 ribu

Total Diterima Perbulan
Ketua DPRD Rp 8.64 juta
Wakil Rp 8.56 juta
Anggota Rp 11.823.875
*Gaji ketua dan wakil ketua DPRD belum termasuk tunjangan perumahan jabatan


Total Pendapatan Tiap Bulan
*Ketua DPRD Rp 35.721.000
*Wakil Rp 29.623.000
*Anggota Rp 20.850.875
data:sur