Ada Partai di Mutasi Pemprov

Jelang Mutasi Pemprov

MENJELANG pergeseran sejumlah jabatan strategis di jajaran Pemprov Sulsel, Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang mendadak menemui Ketua terpilih DPRD Sulsel Moh Roem, Selasa (29/4) pagi. Pertemuan digelar di ruangan Komisi I DPRD Sulsel.
Pertemuan keduanya tidak masuk dalam agenda protokol wagub. Agus mendadak ingin menemui Roem sesaat setelah meninggalkan rumahnya di Jl Ratulangi, Makassar.

Rumah yang ditempati Agus sekarang sedianya rumah jabatan khusus Ketua DPRD Sulsel. Namun rujab wagub yang terletak di samping Gedung Eks Goro sementara direnovasi.
Staf keduanya diminta menunggu di luar ruangan. "Pertemuan ini tidak ada dalam agenda komisi," kata salah seorang staf komisi I Bidang Pemerintahan, Imran.
Pertemuan informal ini membahas sejumlah agenda pemerintahan. Juga dalam rangka melepas kangen antara Agus dengan koleganya di parlemen. Seusai pertemuan, Roem menyatakan Agus membicarakan sejumlah jabatan strategis yang lowong di pemprov.
"Sejumlah jabatan di Pemprov lowong. Untuk memaksimalkan pelayanan masyarakat, Pak Agus bilang, maka jabatan tersebut harus diisi secepatnya," kata Roem.
Dalam kapasitas ketua parlemen, Roem menyarankan Syahrul-Agus tidak terburu-buru melakukan mutasi di internal pemprov. Ketua Bappilu Golkar Sulsel ini menyarankan mutasi dilakukan setelah rancangan peraturan daerah (Ranperda) Komposisi Kelembagaan Pemprov disahkan. Pemprov sendiri rencananya memasukkan usulan pembahasan ranperda ini, awal Mei nanti.
"Struktur kelembagaan pemprov kemungkinan berubah jika mengacu pada draft ranperda. Jadi kalau mau melakukan mutasi, sebaiknya setelah ranperda ini rampung. Paling lambat Juli nanti," saran Roem.
Komisi I yang dipimpin Roem memang membidangi urusan pemerintahan. Mantan Bupati Sinjai menyebut pertemuan ini sebagai sarana konsultasi dan melepas kangen.
Dikonfirmasi seusai pertemuan soal mutasi, Agus menyebut sementara berproses di badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat). Baperjakat dikoordinir Sekprov Andi Muallim. Agus menolak berkomentar bahwa kedatangannya untuk berkonsultasi dengan Roem dalam kapasitas legislator Golkar soal mutasi di internal Pemprov.
Jauh hari sebelumnya, Gubernur Syahrul Yasin Limpo menyerahkan kewenangan mutasi kepada Agus. Saat berkunjung ke kantor Tribun beberapa waktu lalu, komitmen ini kembali ditegaskan mantan Bupati Gowa ini.
Tanggapan Parpol
Secara terpisah, Sekretaris DPD PAN Sulsel, Abustan, menyebut partainya siap memberi masukan dan pertimbangan jika Syahrul dan Agus meminta pertimbangan soal pergeseran jabatan strategis di Pemprov.
"Kalau diminta pertimbangan, partai hanya sebatas memberi masukan. Mutasi ada mekanisme tersendiri dan tidak bisa diintervensi," kata Abustan.
Hal senada juga disampaikan dua fungsionaris partai pengusung Syahrul-Agus, Husain Djunaid (PDIP) dan Adil Patu (PDK). "Mutasi adalah kewenangan yang melekat kepada kepala daerah. Parpol hanya bisa memberikan saran," tambah Husain.
Awalnya pertemuan Agus-Roem benar-benar berlangsung tertutup. Sekretaris DPRD (sekwan), Abd Kadir Marsali, pun dilarang masuk oleh staf Roem yang menunggu di luar ruangan.
Kabag Persidangan DPRD, Fatri Huduri, juga terlihat menunggu di luar ruangan. Kadir dan Fatri akhirnya memilih berbincang-bincang dengan sejumlah staf.
Agus ke DPRD dengan kendaraan dinasnya, Toyota Camry pelat merah DD 5. Ia mengenakan pakaian dinas wagub. (mansur am)

Kadis Kesehatan Paling Ditunggu
PEJABAT yang bakal mengisi jabatan Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan termasuk pejabat yang paling dinantikan publik Sulsel. Di tangan kadis ini, kelangsungan program pelayanan kesehatan gratis sangat bergantung.
Program ini termasuk jualan kampanye Gubernur-Wagub Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang. Selain itu program pendidikan gratis juga sangat dinantikan publik.
Sebelumnya Kadis Kesehatan dijabat dr Andi Muhadir. Namun empat bulan terakhir, Muhadir resmi ditunjuk sebagai Direktur Surveilans Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra Depkes RI. Sehari-hari, wakil kepala dinas, Asaad Bustan, mengambil alih sementara tugas kadis.
"Mutasi ada mekanismenya. Jabatan yang lowong menjadi prioritas utama untuk memaksimalkan fungsi pelayanan," kata Agus usai memimpin rapat tertutup dengan sejumlah pejabat eselon II di kantor Gubernur, kemarin.
Pelayanan kesehatan gratis termasuk agenda mendesak 101 hari kerja Syahrul-Agus. Namun sejauh ini belum ada penjelasan resmi mekanisme dan prosedur program dimaksud kepada publik.
Dua pengamat dari Unhas, Prof Dr Amran Razak dan Dr Hasrullah, menyarankan selain mengandalkan dinas pendidikan dan kesehatan, Syahrul-Agus juga membentuk lembaga independen untuk mengawal kedua program utama ini.
"Sebab ini akan menjadi pertaruhan kinerja dan politis kepala daerah terpilih," kata Prof Amran. Kedua program ini akan berjalan efektif pascapengesahan RAPBD Perubahan 2008, September mendatang.

Mubazirnya Psikotes TNI
MASIH ingat dengan psikotes yang digelar caretaker Gubernur Sulsel Achmad Tanribali Lamo awal Februari lalu. Psikotes yang dilaksanakan hasil kerjasama dengan Dinas Psikologi Markas Besar (Mabes) TNI AD terancam mubazir.
Rencananya, hasil psikotes ini rencananya dijadikan salah satu bahan pertimbangan Tanri melakukan promosi mutasi di internal pemprov saat menjabat kemarin. Hasil psikotes inilah yang akan jadi rujukan untuk mengukur kompetensi dan potensi kepemimpinan seorang pejabat.
Namun hasil psikotes ini tak pernah sekalipun disinggung Wagub Agus Arifin Nu'mang saat memberi penjelasan kepada wartawan rencana mutasi di internal pemprov. Agus hanya menyebut pertimbangan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat).
Kerjasama dengan Mabes TNI AD dalam psikotes ini sempat menuai kontroversi di kalangan intelektual di Sulsel. Saat itu, pengamat politik dari Unhas, Dr Jayadi Nas, menyebut kerjasama TNI-Pemprov bagian dari upaya militerisasi di internal pemprov.
Selama dua hari, sebanyak 1.386 pejabat mulai dari eselon II hingga eselon IV ikut psikotes di kantor Gubernur.